Tugas Kelompok Ekonomi Koperasi

Disusun oleh :

(Kelompok 2)

Arista Faoziyanti (21214652)

Fiqih Lestari (24214246)

Indriyani Claudina (25214331)

Lia Ismiani (26214050)

Natania Hanna (27214824)

Kelas : 2EB42

 1. Perkembangan Koperasi di Indonesia di latarbelakangi oleh ideologi, sistem perekonomian, dan budaya suatu bangsa. Coba jelaskan perbedaan pokok konsep koperasi di Indonesia!

Jawab:

Negara indonesia menganut Konsep Koperasi Negara Berkembang, dalam konsep koperasi negara berkembang memiliki ciri – ciri yaitu adanya dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi. Campur tangan ini pun dapat dilakukan oleh masyarakat melalui kemampuan sumber daya manusia dan modal yang sangat terbatas dengan inisiatif sendiri untuk membentuk koperasi, dengan sukarela berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

Indonesia merancang sendiri sistem perekonomiannya yang sesuai dengan Budaya Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ideologi ) yang dijadikan inspirasi untuk merancang sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang dikenal dengan sistem demokrasi Ekonomi.

          Sehingga perkembangan koperasi di Indonesia disesuaikan dengan nilai – nilai pancasila serta di campur tangani oleh pemerintah sebab masyarakat Indonesia sendirilah yang masih memiliki pengetahuan rendah mengenai koperasi sehingga dalam kondisi inilah peran pemerintah dibutuhkan.

2. Istilah koperasi, gotong royong dan tolong menolong mengandung makna “kerja sama”. Jelaskan perbedaan pokok dari makna kerja sama pada masing – masing istilah tersebut!

Jawab: 

Kegiatan yang ada pada Koperasi sering dikatakan sebagai bentuk dari  gotong royong maupun tolong - menolong yang sebenarnya sama – sama mempunyai makna kerja sama. Perbedaan dari kedua istilah tersebut yaitu :

      Gotong royong : Adanya suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama – sama oleh individu – individu, maupun kelompok dengan kelompok dengan cara pembagian tugas. Gotong royong ini bersifat sukarela dan terencana dengan tujuan untuk meringkan suatu pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan sehingga akan cepat selesai.

      Tolong – menolong : Adanya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk meringkan atau membantu pekerjaan orang lain. Dalam kehidupan sehari – hari tentunya kita membutuhkan orang lain, misalnya saja untuk menolong kita dalam suatu hal yang kita anggap bahwa kita tidak mampu mengerjakannya sehingga kita membutuhkan orang lain untuk membantu atau mengarahkan kita dalam melakukan hal tersebut. Tolong menolong ini bersifat sukarela dan tidak terencana.

Jadi, dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan koperasi memiliki dua bentuk yaitu dengan melalui gotong royong maupun tolong menolong. Gotong royong dilakukan dengan cara membagi – bagi tugas yang ada kepada para anggota koperasi, yang sifatnya terencana karena pembagian ini tentunya sudah diatur sesuai dengan kemampuan para anggotanya sehingga pekerjaan akan semakin ringan dan menghemat waktu yang ada.

 Selain itu, kegiatan di koperasi pun dapat dilakukan dengan cara tolong menolong yang ditandai dengan adanya anggota yang bersedia untuk membantu pekerjaan anggota lain, yang sifatnya tidak terencana karena tolong menolong ini tidak tentu terjadi setiap hari. Tujuannya untuk meringankan pekerjaan anggota lainnya.

3. Uraikan secara singkat apa yang dimaksud dengan struktur organisasi koperasi dan apa bedanya dengan pengorganisasian (organizing) koperasi?

Jawab:

Struktur organisasi terdiri dari :

a.    Anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

b.    Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

c.    Organisasi koperasi, badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggota.

Struktur organisasi koperasi tidak hanya mencakup segi intern koperasi tetapi

juga mencakup ekstern koperasi. Sebagai badan usaha yang merupakan gerakan

ekonomi rakyat, dua segi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.

a.      Segi intern organisasi koperasi meliputi unsur – unsur kelengkapan yang ada dalam organisasi koperasi tersebut. Contoh : unsur pengurus, pengawas, pengelola dan anggota.

b.     Segi ekstern organisasi koperasi adalah hubungan dan kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik yang sama tingkatnya  maupun koperasi yang lebih tinggi tingkatannya, seperti koperasi pusat, gabungan koperasi serta induk koperasi.

     4. Jelaskan praktek khas organisasi koperasi dan manajemennya!

Jawab:

Praktek khas organisasi koperasi dan manajemennya terdiri dari tiga hal yaitu :

a.      Berdasarkan kekeluargaan, kebijakan yang dipakai memperhatikan fleksibilitas masing – masing anggota. Aturan yang dipakai bersifat memudahkan anggota.

b.     Keanggotaan sukarela dan terbuka, setiap anggota bebas dan berhak dalam menentukkan sikap untuk tetap dan meninggalkan kongsi tersebut.

c.      Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi, keputusan yang mutlak adalah keputusan rapat anggota.

TUGAS KELOMPOK

EKONOMI KOPERASI#

Kelas 2EB42

UNIVERSITAS GUNADARMA

(Dosen : DR. Muhammad Yunanto SE.MM)

Kelompok 2:

Arista Faoziyanti

Fiqih Lestari

Indriyani Claudina

Lia Ismiani

Natania Hanna

Pertanyaan !

1.   Apakah perbedaan/ Klasifikasi Jenis – jenis Usaha Koperasi?

Jawab.

Pada UU No. 12 Tahun 1967

BAB VII ORGANISASI DAN JENIS KOPERASI

Bagian 5 Organisasi Koperasi

Pasal 14 (1) Sekurang-kurangnya 20 (Dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud di

dalam pasal 10 dapat membentuk sebuah Koperasi.

Bentuk dan Jenis Koperasi terdapat pada UU No. 25 Tahun 1992

Bagian III

Pasal 15 Koperasi dapat berbentuk koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16 Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Berikut Penjelasan mengenai Koperasi Primer dan Sekunder pada UU No. 17 Tahun 2012

Pasal 7 (1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan

memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi. (2) Koperasi

Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Dalam UU No. 17 Tahun 2012 terdapat juga :

BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu : Jenis

Pasal 82 (1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar. (2) Jenis Koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan

ekonomi Anggota.

Pasal 83 Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

a. Koperasi konsumen

b. Koperasi produsen

c. Koperasi jasa

d. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 84 (1) :  Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan

                      barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

              (2) : Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana                         produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non

                      Anggota.

              (3) : Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang                              diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

              (4)  : Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang                          melayani Anggota.

Pasal 85 Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua : Tingkatan

Pasal 86 (1) :  Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha, Koperasi dapat

                      membentuk dan/atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder.

              (2) :  Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder diatur oleh Koperasi yang

                       bersangkutan.

Bagian Ketiga : Usaha

Pasal 87 (1) : Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis

                     Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

              (2) : Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.                (3) : Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.

              (4) ; Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud                           pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapula penjelasan mengenai KOPERASI SIMPAN PINJAM dalam Bab X :

Pasal 88 (1) ; Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.

              (2) : Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi                         Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 89 : Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan: a.

menghimpun dana dari Anggota; b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan c. menempatkan dana

pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Pasal 90 (1) : Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka

                      jaringan pelayanan simpan pinjam.

              (2) : Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas: a. Kantor Cabang; b. Kantor Cabang                            Pembantu; dan c. Kantor Kas. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan                       Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada

                      ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91 (1) : Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan 

                     kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau                           menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.       

              (2) ; Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

                    menyelenggarakan kegiatan: a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi                           anggotanya; b. manajemen risiko; c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam; d. pendidikan                     dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam; e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan                      untuk anggotanya; f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau g. pemberian                                  bimbingan dan konsultasi.

              (3) : Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang                                         memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan.

Pasal 92 (1) : Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola

              (2) : Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar                                 kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri.

              (3) :  Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas,                             Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Pasal 93 (1) ; Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

              (2) : Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas

                     kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.

              (3) : Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak                              merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.

              (4) : Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya                               risiko kerugian terhadap penyimpan.

               (5) : Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.

               (6) : Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali                           dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Pasal 94 (1) : Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota. (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam. (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan

Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95 Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TUGAS KELOMPOK

EKONOMI KOPERASI#

Kelas 2EB42

UNIVERSITAS GUNADARMA

(Dosen : DR. Muhammad Yunanto SE.MM)

Kelompok 2:

Arista Faoziyanti

Fiqih Lestari

Indriyani Claudina

Lia Ismiani

Natania Hanna

Pertanyaan !

1.    Apakah Ekonomi Pancasila & Ekonomi Koperasi ?

2.   Jelaskan makna dari LOGO KOPERASI yang baru ?

3.   Mengapa koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan Sektor                 Pemerintah (BUMN) dan Sektor Swasta (BUMS) ?

Jawaban

1.    A.    Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai - nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Mungkin ada istilah - istilah lain yang mendekati pengertian "Ekonomi Pancasila", yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga

Ekonomi pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan (instructional economics) yang menjungjung tinggi nilai – nilai kelembagaan Pancasila sebagai idiologi Negara yang kelima silanya, secara utuh maupun sendiri - sendiri, menjadi rujukan setiap orang Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan social, harus di pertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasil aadalah tujuan dari Ekonomi Pancasila.

Menurut Boediono, Sistem Ekonomi Pancasila dicarikan oleh lima hal sebagai berikut :

1.   Koperasi adalah “soko guru” perekonomian nasional

2.   Manusia adalah “economic man” social and religions man”

3.  Ada kehendaksosial yang kuat kearah egalitarianisme dan kemerataan

     sosial.

4.  Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyusunan perekonomian

     nasional yang tangguh.

5.  Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan

     ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah

     bagi perkembangan ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita – cita

     koperasi.

       B.    Ekonomi Koperasi

Suatu organisasi bersama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mencari profit / keuntungan baik untuk anggota koperasi itu sendiri & juga untuk masyarakat umum sertasekitarnya. Suatu organisasi bisnis yang dioperasikan secara bersama berdasarkan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada kekeluargaan, bertujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi untuk meingkatkan kesejahteraan bersama

Menurut UU No.25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah kaidah perusahaan dan prinsip prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi manusia, aset aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi.

2.   Masuk menjelang era kemerdekaan, pergerakan koperasi mengadakan     konferensi koperasi pertama yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Pada konggres tersebut terbentuklah membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). 

   Arti dan Makna Lambang Koperasi yang Baru

  Pada tahun 2012, pemerintah memutuskan untuk mengganti lambang koperasi. Lambang koperasi yang baru tampak lebih modern dan dinamis dengan dominan warna hijau. Dibawah ini adalah arti tiap gambar pada lambang koperasi.

A.  Gambar bunga, bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus senantiasa                 berkembang mengikuti jaman, dinamis dan berwawasan, variatif, inovatif               sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi             pada keunggulan dan teknologi.
B.  Gambar 4 (empat) sudut pandang, mempunyai makna sebagai arah mata angin,       koperasi haru dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi, berlandaskan sifat           kerakyatan, dan memnjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kemandirian,               keadilan dan demokrasi serta siap dalam menuju persaingan global.

C.  Teks Koperasi Indonesia, ditulis dalam huruf yang modern mengandung arti           koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan jaman. Teks tersebut ditulis       berjejer rapi mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang          kuat.

D.  Warna Pastel dalam Lambang Koperasi Indonesia, mencerminkan sikap                   berwibawa, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian          yang kuat.

E.  4 (empat) kuncup bunga, digambarkan saling bertautan membentuk lingkaran,       artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi saling bekerjasama                     membutuhkan satu dengan yang lain.

3.   Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang                 menyangga perekonomian. Ketiga pilar tersebut adalah :

      1.    Koperasi

      Keberadaan Koperasi di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992. Pada penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) , Koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional ” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Adapun penjelasan dalam UU No. 25 Tahun 1992 , menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pada pengertian Koperasi di atas, menunjukkan bahwa Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun Koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh karena itulah selama ini diketahui bahwa perkembangan Koperasi dan peranannya dalam perekonomian nasional belum memenuhi harapan, khususnya dalam  memenuhi harapan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kenyataannya perkembangan Koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu sektor pemerintah (BUMN) dan sektor swasta (BUMS). Padahal diketahui Koperasi merupakan satu-satunya sektor usaha yang keberadaannya diakui secara konstitutional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 berserta penjelasannya.

   2.    BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

     BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseorangan). Pada sistem ekonomi kerakyatan , BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

   3.    BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

       BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.

Ketiga pilar tersebut merupakan pondasi perekonomian Indonesia yang mempengaruhi kemajuan perekonomian Indonesia. Pilar pertama (koperasi) merupakan sebuah usaha yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kelompok secara khusus dan masyarakat luas secara umum sedangkan pilar kedua dan ketiga (BUMN dan BUMS) memiliki tujuan untuk mengumpulkan laba yang sebesar-besarnya. Berdasarkan informasi dari salah satu surat kabar, dari ketiga pilar tersebut, perekonomian Indonesia didominasi oleh BUMS dengan prosentase sebesar 80%, kemudian disusul dengan BUMN dengan prosentase 18% sedangkan koperasi hanya menyumbang sebesar 2%. Kondisi ini sangat ironis karena pada awalnya koperasi disebut-sebut sebagi soko guru perekonomian nasional akan tetapi pada kenyataannya perkembangan koperasi sangat lambat jika dibandingkan dengan BUMN dan BUMS. Perkembangan koperasi tidak sepesat di negara maju dikarenakan :

1.         Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up)

      tetapi dari atas (top down), artinya koperasi berkembang di indonesia

      bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah

      yang disosialisasikan ke bawah.

2.        Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi

      yang belum optimal.

3.         Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi

      koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang

      rendah.

4.        Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, koperasi banyak dibantu

      pemerintah lewat dana dana segar tanpa ada pengawasan terhadap bantuan

      tersebut. Sifat bantuanya pun tidak wajib dikembalikan.

5.        Koperasi kecil kerap kesulitan mendapat pinjaman modal untuk

      pengembangan usaha.

Kondisi BUMN juga tidak begitu berbeda dengan koperasi. Dalam kurun waktu 50 tahun dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pemerintah Indonesia masih harus melunasi hutang luar negerinya, salah satu caranya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN.

Soal Perekonomian Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh: LIA ISMIANI ( 26214050 )

Kelas : 1EB42

Fak. Ekonomi – Akuntansi

UNIVERSITAS GUNADARMA

2014

SOAL !!

1.    Undang undang dasar 1945 pasal 33 memandang koperasi soko guru perekonomian nasional, kenapa koperasi tersebut dijadikan sebagai tokoh guru dan plopor pasal 33 menurut pandangan muhammad hatta .

Jawaban :

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam penjelasan pasal 33 Uud 1945 ini dikatakan bahwa ”produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini menempatkan kedudukan koperasi (1) sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan (2) sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan wojowasito (1982), arti dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Ditinjau dari sisi badan yusaha atau pelaku bisnis, ada 3 kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu:

1)   Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2)   Badan Usaha Koperasi (BUK)

3)   Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang  perkoperasian. Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena:

a.       Koperasi mendidik sikap self-helping.

b.      Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus  lebih diutamakan daripada kepentingan dri atau golongan sendiri.

c.       Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.

d.       Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

2.    Apakah yang dimaksud dengan asas manfaat pada pembangunan nasional dalam setiap pelaksanaan pembangunan

Jawaban :

Asas Manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan Pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang       berkesinambungan dan berkelanjutan.

3.    Kebijakan pemerintah terkait dengan adanya penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada komoditas strategis, seperti : (bbm dan listrik) secara bertahap dan diserahkan ke mekanisme pasar hal ini berdampak harga-harga menjadi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut jika dihubungkan dengan sistem ekonomi yang ada bagaimana menurut pendapat saudara!

Jawaban :

     Penghapusan subsidi BBM, listrik, bahkan isunya hingga elpiji mulai menjadi topik pembicaraan beberapa bulan belakangan ini. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, pemerintah berencana menghapus subsidi beberapa komoditas seperti BBM untuk melakukan penghematan biaya yang akan dilakukan secara bertahap. Dan dikatakan pula bahwa di dua tahun ke depan subsidi untuk beberapa komoditi seperti BBM tidak akan ada lagi. Selain penghapusan subsidi, upaya penghematan juga dilakukan dengan cara memangkas biaya pengeluaran rutin pemerintah yang terlampau tinggi.

    Walaupun terdengar baik, namun penghapusan subsidi ini sebenarnya tidak sesuai dengan UUD ’45 Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Disana jelas dicantumkan bahwa peran pemerintah sangatlah diharapkan dalam pengelolaan komoditas-komoditas penting yang beberapa diantaranya adalah BBM, listrik, dan elpiji. Dan jika pemerintah menghapuskan subsidi untuk komoditas-komoditas tersebut lalu menyerahkannya kepada mekanisme pasar, itu berarti terjadi pelencengan praktik perekonomian di Indonesia.

    Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan yang praktiknya telah terangkum jelas dalam Undang-Undang. Penghapusan subsidi untuk komoditas yang menopang kehidupan banyak orang dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar bukanlah cerminan dari sistem ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia, melainkan cerminan dari sistem ekonomi liberalis. Sudah sangat jelas, jika kita ingin menghubungkan kasus ini dengan sistem ekonomi yang ada bahwa seolah-olah pemerintah ingin ‘lepas tangan’ dari komoditas ini dan menyerahkan segala mekanismenya pada pasar. Biar pasar yang menentukan semuanya. Campur tangan pemerintah setelah dua tahun ke depan tidak akan lagi sehingga saat harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan yang akan berimbas pada naiknya harga-harga, rakyat tidak akan bisa mengeluh kecuali hanya bisa berdoa agar harga minyak dunia stabil kembali.

   Jadi kesimpulannya, penghapusan subsidi untuk beberapa komoditas strategis seperti BBM, listrik, dan elpiji merupakan ciri atau praktik dari kegiatan perekonomian liberal. Karna saat suatu komoditas sudah ‘dilempar’ ke mekanisme pasar pemerintah tidak akan bisa memiliki campur tangan atas komoditas strategi tersebut. Pemerintah hanya bisa mengawasi, tapi tidak berhak mencampuri urusan perekonomian. Sekali lagi, walaupun kebijakan ini memiliki tujuan bagus, untuk berhemat, namun sebaiknya dipikirkan lebih matang lagi agar nantinya tidak menjadi boomerang bagi pemerintah, jebakan bagi rakyat, dan menjadi lahan pihak swasta asing untuk memonopoli Sumber Daya kita. Selain itu ada baiknya setiap kebijakan yang dibuat pemerintah jangan sampai melenceng dari Pancasila dan UUD ’45. Karna Pancasila dan UUD ’45 adalah jiwa bangsa yang sudah cocok dan pas dengan Bangsa Indonesia sendiri. 

4)   Berdasarkan soal nomor 3 apakah saudara mendukung atau tidak mendukung berikan alasannya !

Jawaban:

Setuju.

• Alasannya : 

Berdasarkan soal No. 3, saya setuju karena melihat dari berbagai macan pro dan kontra terhadap kejadian pencabutan subsidi bahan bakar. Karena sudah jelas bahwa Kebijakan pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebuah tindakan inkonstitusional. Sebab, hal itu melanggar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. karena tidak melaksanakan amanat bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahkan, kata Perry, dampak dari penurunan harga BBM bersubsidi ini, Indonesia bisa mencatat deflasi. Dengan penurunan harga BBM, ada kemungkinan terhadap penurunan tarif angkutan dan harga barang-barang.

"Dampak di Januari 2015 dengan penurunan harga BBM jelas akan terjadi deflasi di komponen harga BBM, nanti kita akan hitung dari Rp 8.500 ke Rp 7.600 berapa dampaknya. Ini memudahkan pengendalian inflasi ke depan," katanya.

Yang terakhir, Perry menyebutkan, akan ada perbaikan dari defisit neraca transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD). Angka impor BBM akan menyusut dan menekan defisit anggaran.

"Akan ada perbaikan CAD, yang jelas defisit migas akan lebih terkendali, pola konsumsi BBM selama ini lebih tinggi karena disubsidi, dengan kondisi saat ini masyarakat lebih mengedalikan konsumsinya sehingga impor lebih rendah sehingga defisitnya lebih rendah. Tapi tergantng seberapa besar ekspansi pemerintah juga," ujar dia. Namun begitu,

Perry menambahkan, dalam jangka pendek, dampak kebijakan pemerintah ini belum tampak signifikan. Pengaruh yang lebih positif akan terlihat dalam jangka panjang. "Jangka pendek dampaknya tidak terlalu besar tapi jangka panjangnya akan besar karena dengan kenaikan spending, produksinya naik, kebutuhan impor non migas akan turun. Dalam jangka panjang produksi nasional lebih tinggi. Tahun depan dampak ke CAD belum terlalu besar tapi jangka panjang akan terkendali," tandasnya.

     Lalu bagaimana dengan listrik? Banyak yang berpendapat pencabutan subsidi untuk listrik pun adalah langkah yang tepat karna telah sesuai dengan amanah UU No 23/2013 tentang APBN. Pencabutan subsidi dilakukan pada 371 golongan industri menengah (I-III) yang telah go public dan 61 industri besar (I-IV) sedangkan bagi rumah tangga dengan kriteria daya listrik rendah akan tetap mendapatkan subsidi.

    Pencabutan subsidi listrik ini tepat, karna pihak industri pasti akan bisa menyesuaikan biaya dengan tekhnologi lain yang lebih hemat. Dan kembali, biaya yang pada awalnya digunakan untuk mensubsidisi listrik tersebut bisa digunakan untuk perbaikan mutu dan infrastruktur listrik di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai langkah pemerintah yang mencabut subsidi listrik melalui penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk golongan industri tertentu sudah tepat.

Hal tersebut didasarkan pandangan bahwa pencabutan subsidi tersebut sudah sesuai dengan amanah UU No 23/2013 tentang APBN. Anggota Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha menyebutkan, dalam UU tersebut dipaparkan bahwa Subsidi Listrik dalam Tahun Anggaran 2014 direncanakan sebesar Rp71,36 triliun.

 Demikianlah pendapat saya mengenai alasan ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ kah saya dengan kebijakan penghapusan subsidi ini. Lagi, walaupun saya setuju dengan kebijakan ini karna lebih banyak membawa dampak jangka panjang, namun kita tidak bisa mengabaikan argumen ‘kontra’ mengenai kebijakan ini. Itu lah mengapa saya tetap menjabarkan alasan negatifnya. Dan semoga pemerintah benar-benar akan memanfaatkan kebijakan ini dengan benar sehingga cita-cita awal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia akan sepenuhnya tercapai dan tidak akan ada lagi kasus salah sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

• https://fani4.wordpress.com/2011/10/29/koperasi-sebagai-sokoguru-perekonomian-indonesia/

• http://breeziam.blogspot.com/2015/05/tugas-perkonomian-indonesia.html
• http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cd88c1a45c8/pencabutan-subsidi-bbm-dinilai-cacat-hukum
• http://finance.detik.com/read/2014/12/31/145851/2791152/1034/2/ini-manfaat-penghapusan-subsidi-premium-bagi-ekonomi-ri
•  http://www.satyayudha.com/dpr-pencabutan-subsidi-listrik-sudah-tepat/